Fakultas Politik Pemerintahan Selenggarakan Seminar Antar Jurusan dengan Topik “Arah Baru Pembangunan Daerah Menuju Era Otonomi Daerah Yang Mensejahterakan”.

(Jatinangor, 15 Juli 2011) Fakultas Politik Pemerintahan IPDN menyelenggarakan Seminar Antar Jurusan pada Hari Jumat 15 Juli 2011 bertempat di Ruang Grha Wyata Praja Kampus IPDN Jatinangor  yang dibuka oleh Wakil Rektor IPDN Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS mewakili Rektor IPDN. Pada acara tersebut dihadirkan nara sumber  dari lingkungan akademisi dan juga praktisi yaitu Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS (Guru Besar di IPDN)  dan Velix Vernando Wanggai SIP, MA, PhD  yang merupakan Staf khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah.  Seminar dihadiri oleh civitas akademika IPDN khususnya Praja dan dosen di Lingkungan Fakultas Politik Pemerintahan.

Acara diawali dengan laporan ketua penyelenggara yang disampaikan oleh Pembantu Dekan bidang Akademik Drs. H. Tomtom GS Utama, M.Si yang kemudian dilanjutkan sambutan pembukaan oleh wakil rektor.  Dalam sambutannya beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan arah kebijakan IPDN serta rencana besar untuk menjadikan IPDN sebagai pusat kajian strategis internasional bidang desentralisasi dan otonomi daerah.

Pemaparan materi oleh nara sumber yang dilaksanakan dengan 2 sesi pemaparan.  Bapak Velix Vernando Wanggai menyampaikan materi  “Mengelola Arah baru pembangunan Daerah di Era pemerintahan SBY-Budiono”, dan Pada sesi kedua nara sumber Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS menyampaikan materi “Menuju Desentralisasi Berkesinambungan”.

Dalam pemaparannya beliau memulai dengan potret pemerintahan daerah dewasa ini, yang mana menampilkan peringkat daerah sesuai dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Selanjutnya diteruskan dengan uraian persoalan pembangunan daerah yang menjadi agenda besar pemerintahan SBY, antara lain : Pertama, persoalan proses desentralisasi dan otonomi daerah pasca perubahan UU No 22/1999 menjadi UU No 32/2004. Kedua, persoalan pembangunan perdesaan. Ketiga, persoalan pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Untuk menjawab persoalan tersebut diatas maka menurutnya di tetapkan dua strategi dasar yang ditempuh yaitu kelanjutan (continuity) dan perubahan (change). Terkait dengan arah baru penataan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, beliau menjelaskan lima kerangka penataan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu : (1) kerangka perencanaan kebijakan (policy planning); (2) kerangka kebijakan regulasi (regulation policy); (3) kerangka kewenangan dan kelembagaan (institutional and authority building); (4) kerangka pembiayaan (financial arrangement); dan (5) kerangka pembangunan antarwilayah (inter-regional linkages). kelima kerangka tersebut diatas merupakan bagian penting dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sebagai catatan akhirnya, beliau mengemukakan beberapa pendekatan yang perlu dilakukan yaitu Pendekatan Terobosan, Debottlenecking, dan Bukan “Business as Usual” , Pendekatan terobosan dan perlu adanya peta jalan (road map) sehingga dapat menuju pada pencapaian tujuan Bangsa Indonesia.

Sementara itu pada sesi kedua nara sumber yang menyampaikan materi adalah Prof. Dr. Sadu Wasistiono.  Materi ini cukup menarik karena beliau menawarkan gagasan baru yang solutif terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. beliau menampilkan kilas balik sistem penyelenggaraan pemerintahan di indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Beragam regulasi tentang sistem pemerintahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sehingga proses penyelenggaraaan pemerintahan diibaratkan sebagai titik pendulum yang selalu berjuang menuju kepada titik keseimbangan. Untuk saat ini, menurut beliau bangsa indonesia sedang melakukan REVOLUSI DESENTRALISASI.

Hal ini terkait dengan hasil kajian World Bank terhadap 20 negara yang menjadi mitra kerjanya terkait dengan penyelenggaraan desentralisasi. Oleh World Bank dikemukakan empat negara yang melakukan Big Bang Decentralization yaitu : Philipina, Pakistan, Ethiopia Dan Indonesia. Menyimak penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia, pakar manajemen pemerintahan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor IPDN berpendapat bahwa perlu dipikirkan filosofi dan paradigma perubahan politik dalam desentralisasi di Indonesia. Gagasan yang disampaikan ini arahnya adalah menuju kepada desentralisasi berkeseimbangan (equilibrium decentralization), dengan menyeimbangkan antara prinsip demokratisasi dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, menyeimbangkan  hak, wewenang, kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.  Desentralisasi berkeseimbangan tersebut pada prinsipnya akan sejalan dengan Pancasila yang pada hakekatnya juga merupakan ideologi jalan tengah dan berkeseimbangan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa perlu disusun desain besar desentralisasi di Indonesia sampai tahun 2025 sejalan dengan durasi RPJP Nasional 2005-2025. Disain besar (grand design) dilengkapi tahapan-tahapan untuk pelaksanaannya, sehingga ada pedoman yang jelas bagi siapapun yang sedang memerintah. Pilihan model desentralisasi berkeseimbangan (equilibrium decentralization), sebagai model eklektik yang dihasilkan dari intisari pergulatan konsep yang sudah berjalan sejak awal kemerdekaan. Model desentralisasi berkeseimbangan diyakini akan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat, karena secara filosofis sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti telah dimaklumi bersama bahwa Pancasila adalah ideologi jalan tengah yang mengutamakan keselarasan dalam dinamika.

Kegiatan seminar dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta yang disampaikan oleh 6 perwakilan dari praja dan 6 dari dosen IPDN. Akhir dari kegiatan seminar ini oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan. Beberapa catatan penting yang diperoleh dari hasil seminar ini akan menjadi perhatian dan disampaikan kepada presiden. Gagasan yang dikemukakan IPDN termasuk rencana besar untuk menjadikan IPDN Sebagai Pusat Kajian Internasional Bidang Desentralisasi Dan Otonomi Daerah mendapat apresiasi yang besar dan dukungan setinggi-tingginya dari pria asal Papua ini. Harapan beliau semoga diskusi yang menarik ini bisa dilanjutkan di masa mendatang demi perbaikan bangsa ini. Khusus kepada Praja, ditegaskannya agar Praja lebih bisa mempersiapkan diri dengan proses pembelajaran yang terus menerus agar sekembalinya dari lembaga pendidikan dapat mengabdi kepada masyarakat dan dapat menjadi generasi muda yang unggul, yang membawa perubahan, perbaikan, dan penataan Indonesia yang lebih baik ke depan

Sebagai Akhir Acara, Seminar ditutup oleh Wakil Rektor yang kemudian dilakukan tukar menukar cendera mata dan foto bersama serta makan bersama di ruang VVIP. (Petruspholl)
Materi selengkapnya dapat di download pada lampiran di bawah
Sumber : Fakultas Politik Pemerintahan dan Dokumentasi Humas
Last Update : Admin (2011-07-17, 13:11:41)

Blog Attachment

2 Comments

  • Hadiwawan 07
    Reply

    IPDN harus Bisa Mengembangkan kompetensi Dan kapabilitasnya untuk Menjadi pusat Rujukan Ilmu Pemerintahan, secara Akademis Maupun Praktek, Ipdn Telah Mempunyai Banyak Alumni Yg berhasil Memedukan Keduanya dalam Implementasi Di lapangan, Sebagai Pengayaan Bagi Praja perlu Diundang purna Praja Yg dinilai Berhasil…bravo IPDN-STPDN…

    • dedhy
      Reply

      Pasti bisa asal ada komitmen yang jelas, konsisten serta visi misi dilaksanakan dengan benar.

Leave us a Comment