Scientific Traffic Forum dengan Tema “Menggagas Urusan Pemerintahan Umum Yang Efektif”

(Jatinangor, 26 April 2011) Bertempat di ruang Grha Wyata Praja  Gedung Rektorat  lantai II dilaksanakan kegiatan Scientific Traffic Forum yang dihadiri oleh dosen IPDN Kampus Jatinangor dan Kampus Cilandak dengan tema “Scientific Traffic Forum dengan Tema “Menggagas Urusan Pemerintahan Umum Yang Efektif”” dengan pembicara Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS dan dipandu oleh Drs. Sjahril Tanjung, MA.
Pada awal pemaparannya, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS menjelaskan bahwa saat ini  Istilah Urusan Pemerintahan Umum ditafsirkan secara berbeda baik oleh praktisi pemerintahan maupun kalangan akademisi. Terminologi Urusan Pemerintahan Umum didefinisikan secara berbeda dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana uraian berikut :
Pasal 15 PP 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan ayat (1) menyebutkan Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1.    mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2.    mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3.    mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4.    mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5.    mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6.    membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7.    melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Pasal 3 PP 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ayat (1) menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi:
1.    Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
2.    Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
3.    Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
4.    Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
5.    Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.    Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
7.    Memelihara stabilitas politik;
8.    Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
9.    Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 2 PP No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat menyebutkan: Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
1.    Kerjasama antar daerah;
2.    Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3.    Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4.    Pembinaan batas wilayah;
5.    Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6.    Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7.    Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
8.    dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
Berkaitan dengan perbedaan tersebut, peserta banyak mendiskusikan dan menanyakan ruang lingkup pemerintahan umum yang semestinya.  Menurut Nara sumber tentu saja dengan penjelasan yang memiliki perbedaan dari ke 3 kebijakan tersebut memerlukan penyamaan persepsi dari para stakeholder antara lain praktisi pemerintah, ilmuwan pemerintahan dan pembuat kebijakan.

Sumber : Pengelola Kegiatan Scientific Traffic Forum dan dokumentasi humas
Last update : Admin

Blog Attachment

Leave us a Comment