Selamat Datang di Website Fak. Politik Pemerintahan

Fakultas Politik Pemerintahan (FPP)  merupakan salah satu Fakultasi di IPDN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disebutkan  bahwa Fakultas Politik Pemerintahan  mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan  pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Politik  Pemerintahan

Fakultas Politik Pemerintahan Selenggarakan Seminar Antar Jurusan dengan Topik “Arah Baru Pembangunan Daerah Menuju Era Otonomi Daerah Yang Mensejahterakan”.

(Jatinangor, 15 Juli 2011) Fakultas Politik Pemerintahan IPDN menyelenggarakan Seminar Antar Jurusan pada Hari Jumat 15 Juli 2011 bertempat di Ruang Grha Wyata Praja Kampus IPDN Jatinangor  yang dibuka oleh Wakil Rektor IPDN Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS mewakili Rektor IPDN. Pada acara tersebut dihadirkan nara sumber  dari lingkungan akademisi dan juga praktisi yaitu Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS (Guru Besar di IPDN)  dan Velix Vernando Wanggai SIP, MA, PhD  yang merupakan Staf khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah.  Seminar dihadiri oleh civitas akademika IPDN khususnya Praja dan dosen di Lingkungan Fakultas Politik Pemerintahan. Continue reading »

Short Course tentang Peningkatan Kompetensi Dosen FPP IPDN Tahun 2011 di Universitas Brawijaya Malang

(Malang 18-20 Juni 2011) Fakultas Politik  Pemerintahan memfasilitasi Kegiatan Short Course tentang Peningkatan Kompetensi Dosen dilaksanakan dari tanggal 18 – 20 Juni 2011 dengan  Peserta Short Course sebanyak  30  orang, terdiri dari : 19 orang dari Fakultas Politik Pemerintahan Kampus IPDN di Jatinangor;  4 orang dari Kampus IPDN di Mataram;   2 orang dari Kampus IPDN di Makassar; 3 orang dari Kampus IPDN di Cilandak dan  2 orang dari Kampus IPDN di Kubu Raya.  Pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di Hotel UB Universitas Brawijaya Malang.  Acara dibuka oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si di dampingi oleh Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Ir. Dedy Riandono, MM Continue reading »

Scientific Traffic Forum dengan Tema “Menggagas Urusan Pemerintahan Umum Yang Efektif”

(Jatinangor, 26 April 2011) Bertempat di ruang Grha Wyata Praja  Gedung Rektorat  lantai II dilaksanakan kegiatan Scientific Traffic Forum yang dihadiri oleh dosen IPDN Kampus Jatinangor dan Kampus Cilandak dengan tema “Scientific Traffic Forum dengan Tema “Menggagas Urusan Pemerintahan Umum Yang Efektif”" dengan pembicara Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS dan dipandu oleh Drs. Sjahril Tanjung, MA.
Pada awal pemaparannya, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS menjelaskan bahwa saat ini  Istilah Urusan Pemerintahan Umum ditafsirkan secara berbeda baik oleh praktisi pemerintahan maupun kalangan akademisi. Terminologi Urusan Pemerintahan Umum didefinisikan secara berbeda dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana uraian berikut :
Pasal 15 PP 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan ayat (1) menyebutkan Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: Continue reading »

Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Hadiri Seminar Nasional ““Prospek Pengembangan Pendidikan Kepamongprajaan di Indonesia” di Kampus IPDN Makasar

Makassar, 27 April 2011). Setelah diadakannya rapat koordinasi bidang akademik  yang dihadiri oleh pimpinan  IPDN se Indonesia  (Jatinangor, Makassar, Manado, Bukittinggi, Rokan Hilir, Kubu Raya, Lombok Tengah) serta pejabat tinggi lainnya di lingkungan IPDN  yang bertempat di Hotel Kenari Tower Makassar pada hari Selasa (26 April 2011),  kemudian dilanjutkan dengan diadakannya Seminar Nasional yang bertemakan “Prospek Pengembangan Pendidikan Kepamongprajaan di Indonesia”  pada Rabu, 27 April 2011 masih bertempat di Hotel Kenari Tower Makassar.

Acara seminar dibuka oleh Gubernur Sulsel yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Provinsi Selatan Andi Muallim. Dalam sambutannya beliau menyampaikan akan pentingnya pendidikan kepamongprajaan sehingga tidak ada salahnya jika pemerintah mengeluarkan ongkos pendidikan yang tidak sedikit untuk membiayainya, karena pendidikan kepamonprajaan inilah yang diharapkan dapat   menyiapkan kader-kader pemerintahan yang berkualitas serta dapat diandalkan pada masa yang akan datang. Continue reading »